EKOMENTAR Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, didampingi Wakil Bupati Fredy Tuda, menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Rabu (6/5/2026).
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Asisten Intelijen Kejati Sulut Ery Yudianto, Anggota DPD RI yang juga Ketua DPD ABPEDNAS Sulut Stevanus B.A.N. Liow, serta jajaran pengurus ABPEDNAS.
Hadir pula Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, Wakil Ketua DPRD Toony H.Lasut dan Katrien Mokodaser, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Albertus Roni Santoso, serta unsur Forkopimda lainnya, termasuk perwakilan Polres Mitra dan Dandim 1301 Minahasa Bonaventura Ageng Fajar Santoso. Turut hadir anggota DPRD Vanda Rantung.
Dalam kunjungan tersebut, Kejati Sulut melaksanakan sejumlah agenda strategis yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari lingkungan hidup, sosial, hingga penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Kegiatan diawali dengan penanaman bibit buah matoa sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Minahasa Tenggara. Aksi ini menjadi bentuk nyata dukungan terhadap upaya penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.
Selanjutnya, rombongan bertolak ke SMP Negeri 1 Ratahan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan ini dilakukan guna memastikan program nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, serta memenuhi standar gizi bagi para siswa.
Agenda kunjungan kerja kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Utara, DPC ABPEDNAS Mitra, serta seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Mitra.
Pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi dan penguatan peran BPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Minahasa Tenggara.(FORA)
