EKOMENTAR Prosesi pelantikan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berlangsung khidmat di Kantor Gubernur, Rabu (5/8/2026).
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus kembali melakukan penyegaran jajaran birokrasi dengan menempatkan sejumlah nama baru di posisi strategis.
Pelantikan yang digelar pada awal Agustus 2026 ini bukan sekadar pergantian nama di papan jabatan.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa birokrasi di Sulawesi Utara dituntut untuk terus bergerak, melakukan perbaikan, dan menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan harapan masyarakat.
Perhatian publik tertuju pada sosok Yahya Rondonuwu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Persidangan Sekretariat DPRD Sulut.
Kini ia mendapat amanah lebih besar sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut. Lompatan karier dari eselon III ke eselon II ini mencerminkan bahwa dedikasi, loyalitas, dan kinerja menjadi jalan menuju kepercayaan pimpinan.
Selain itu, dua pejabat senior juga dipercaya mengemban tantangan baru.
Femmy Suluh meninggalkan dunia pendidikan untuk memimpin Dinas Perhubungan, sementara Deicy Paat beralih dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menuju Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Rotasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal bertahan di satu posisi, melainkan kesiapan untuk mengabdi di mana pun negara membutuhkan.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus yang akrab disapa YSK menyampaikan bahwa jabatan yang dipercayakan bukanlah kehormatan yang semata-mata dinikmati, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Mutasi yang dilakukan merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja.
Gubernur berharap pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Di tengah harapan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas, setiap pejabat dituntut untuk meninggalkan zona nyaman, bekerja lebih keras, dan menghadirkan solusi nyata bagi rakyat.
Pelantikan ini juga menjadi penanda bahwa reformasi birokrasi di era kepemimpinan Yulius Selvanus terus berjalan.
Kebijakan tersebut bukan hanya mengisi jabatan yang kosong, tetapi menempatkan orang-orang yang dinilai mampu menjawab tantangan zaman.Kini perhatian publik tidak lagi tertuju pada siapa yang dilantik, melainkan bagaimana amanah itu diwujudkan dalam kerja nyata.
Masyarakat pada akhirnya tidak mengukur keberhasilan seorang pejabat dari gelar atau jabatan yang disandang, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan.
Bagi Gubernur Yulius Selvanus, penyegaran birokrasi bukan sekadar rutinitas administrasi. Upaya ini merupakan ikhtiar membangun pemerintahan yang lebih kuat, lebih adaptif, dan lebih hadir di tengah kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara. (FORA)
