EKOMENTAR Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) mengeluarkan warning keras kepada oknum pejabat maupun staf khusus yang dengan sengaja dan berulang kali membawa-bawa nama Gubernur Sulawesi Utara dalam berbagai urusan, tanpa dasar penugasan resmi dan kewenangan yang sah.
INAKOR menilai tindakan mencatut nama Gubernur merupakan pelanggaran serius terhadap etika pemerintahan, berpotensi menyesatkan publik, serta dapat menciptakan persepsi adanya tekanan kekuasaan yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem birokrasi yang sehat.
Ketua INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh dibiarkan.
“Kami tegaskan, tidak ada satu pun pejabat atau staf khusus yang kebal aturan dengan membawa nama Gubernur. Jika tidak disertai surat tugas, mandat resmi, dan dasar hukum yang jelas, maka itu adalah bentuk penyalahgunaan nama dan kewenangan,” tegas Rolly.
INAKOR mengingatkan bahwa nama Gubernur bukan alat legitimasi pribadi, bukan tameng kepentingan, dan bukan sarana untuk menekan pihak lain, baik dalam urusan proyek, kebijakan, maupun komunikasi birokrasi.
Menurut INAKOR, jika praktik ini terus dibiarkan, maka akan berdampak langsung pada rusaknya tata kelola pemerintahan, menurunnya kepercayaan publik, serta mencederai komitmen pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di daerah.
“INAKOR akan mencatat setiap laporan dan temuan di lapangan. Apabila terdapat indikasi kuat pencatutan nama Gubernur untuk kepentingan tertentu, kami tidak akan ragu menindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada institusi berwenang,” lanjut Rolly.
INAKOR juga mengimbau masyarakat, mitra kerja pemerintah, dan pelaku usaha untuk tidak takut meminta klarifikasi resmi apabila ada pihak yang mengaku membawa perintah atau arahan Gubernur tanpa dokumen yang sah.
Rilis ini sekaligus menjadi bentuk komitmen INAKOR dalam melindungi marwah dan nama baik Gubernur Sulawesi Utara, serta memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja sesuai aturan, etika, dan prinsip good governance.(FORA)
