EKOMENTAR Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Kecamatan Mananggu menjadi perhatian serius berbagai pihak. Di tengah antrean panjang kendaraan di SPBU, stok BBM subsidi tersebut dilaporkan mendadak habis, memicu kekecewaan dan tanda tanya di kalangan masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo, Imran Uno, menyampaikan pernyataan sikap resmi. Ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan penelusuran atas dugaan penimbunan BBM yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kami menerima laporan dan melihat langsung bagaimana warga harus mengantre berjam-jam, namun Pertalite justru dinyatakan habis. Situasi ini patut dipertanyakan. Jika ada dugaan penimbunan, maka harus diusut secara terbuka dan transparan,” tegas Imran Uno.
Menurutnya, BBM subsidi merupakan hak masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Karena itu, distribusinya harus diawasi ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
“Kami tidak ingin berspekulasi atau menuduh tanpa dasar. Namun aparat harus segera turun melakukan pengecekan distribusi dan stok di lapangan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban permainan yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
DPD AKPERSI Gorontalo juga mendesak Pertamina dan pihak pengelola SPBU untuk memberikan penjelasan resmi terkait penyebab habisnya Pertalite di tengah antrean panjang tersebut, guna menghindari keresahan publik yang semakin meluas.
Imran menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam tata kelola distribusi BBM, maka pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang merugikan rakyat. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPBU maupun instansi terkait mengenai penyebab kelangkaan Pertalite di Mananggu.(YANCE H)
